DPR Revisi UU Sisdiknas

JAKARTA - Komisi X DPR RI akan merevisi Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan revisi tersebut diharapkan membuat pendidikan di Indonesia semakin baik.

"Beberapa waktu lalu ada rapat internal Komisi X. Ke depan akan kami ajukan revisi UU Sisdiknas. Ini barangkali sangat penting dan sangat mendesak untuk kita perbaiki," kata anggota Komisi X dari Fraksi PKS Rohmani, di Gedung DPR, baru-baru ini.

Sejatinya usulan tersebut baru akan diajukan pada tahun 2012 melalui sidang paripurna. Karena itu pihaknya masih menyusun dan merumuskan poin-poin apa saja dalam UU yang sekiranya penting untuk direvisi. "Kami mencari format, poin apa saja, dan sejauh mana hal-hal yang sensitif di masyarakat yang perlu dibenahi," ungkapnya.

Anggota Komisi X lainnya, Raihan mengamini hal tersebut. Menurutnya, banyak hal yang perlu direvisi, karena memiliki masalah yang cukup serius dalam dunia pendidikan. Dia  beralasan pentingnya dilakukan revisi, karena UU itu lahir pada saat euforia pendidikan di Indonesia masih kaget-kagetan. "Sekarang ini kondisi sudah lebih stabil. Kita lebih siap menata Indonesia ke depan. Kita ingin merancang Indonesia lebih baik dalam dunia pendidikan. Saya pikir masyarakat dunia pendidikan juga lebih serius melihat itu," tandasnya.

Mendasar

Dia mengungkapkan, revisi perlu dilakukan mulai dari hal-hal yang sangat mendasar. Desakan untuk revisi juga datang dari berbagai kalangan, termasuk pakar pendidikan.
"Dari hal yang mendasar, beberapa masukan pakar melihat mulai dari tujuan pendidikan hingga definisi pendidikan. Artinya, perlu dilihat ulang format pendidikan kita," kata Raihan.

Pernyataan senada juga disampaikan pengamat pendidikan Arief Rachman. "Jadi, jangan hanya puas dengan apa yang ada. Kita harus melihat kembali dan kita nilai kembali. Saya kira perlu (direvisi)," imbuhnya.

Menurutnya, sampai saat ini ada ketidakkonsistenan dalam sistem evaluasi pendidikan terhadap tujuan UU pendidikan. Dalam UU Pendidikan sudah sangat jelas tujuannya, dan Pancasila harus meliputi semuanya. "Tapi, dalam evaluasi pendidikan yang muncul hanya kekuatan otak, jadi kekuatan budi pekerti nggak muncul ke depan. Padahal, budi pekerti itu seharusnya menjadi faktor penentu," ungkap Arief.

Sementara itu, anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus  menyelesaikan empat Rancangan Undang-undang, dan hal itu dirasa cukup berat. "Keempat RUU itu RUU Perguruan Tinggi, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU Perbukuan Nasional, dan RUU Kebudayaan. Menurut saya ini sangat berat. Artinya, kita sekarang concern untuk menuntaskan itu," ungkapnya.
Dia mengatakan, jika mengacu pada konseptual, UU Sisdikas yang ada saat ini sudah sangat bagus.  (K32-37)